Tunjangan sertifikasi adalah tunjangan yang khusus diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat sebagai guru profesional dengan mengantongi sertifikat pendidik yang resmi dari Pemerintah.
Tunjangan ini begitu populer dikalangan pendidik khususnya guru, karena dirasa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru.
Namun begitu banyak masalah yang sering kali dikeluhkan oleh guru-guru di tanah air terkait keterlambatan pembayaran yang sering terjadi dan yang tidak kalah penting dibicarakan adalah terjadinya pemotongan tunjangan tersebut dengan berbagai alasan.'
Hasil kunjungan Komisi III DPRD Pekanbaru ke Kemendikbud RI, Kamis (2/7/2015), terkait dugaan pemotongan dana sertifikasi guru, sudah ada jalan keluarnya. Mereka guru yang memiliki persyaratan lengkap akan tetap dibayarkan tunjangan sertifikasinya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri mengatakan, bahwa hasil koordinasi yang dilakukan dengan Kemendikbud, memang ditemukan beberapa hal penting terkait tunjangan
sertifikasi ini. Yang jelas, petunjuk teknis (Juknis) tentang sertifikasi ini sebagian sudah dilakukan Disdik Pekanbaru. Kejadian yang sama, juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Indonesia
“Juknis-nya betul pusat yang buat, memang itu diakui oleh Kemendikbud. Masalah Disdik membuat surat pernyataan kemarin, ada betulnya juga. Karena, Disdik takut disalahkan. Tapi nanti kita tetap akan diskusi lagi dengan Walikota. Karena saran Kemendikbud demikian. Apalagi sebagian dana sertifikasi guru ada yang belum dibayarkan, ” kata Aidil kepada Tribunpekanbaru.com, usai bertemu dengan Kemendikbud.
Yang jelas, kata Aidil, Komisi III akan berjuang bagaimana guru yang dipotong dana sertifikasinya, bisa dicarikan jalan keluarnya. Pertemuan ini dihadiri beberapa anggota Komisi III DPRD Pekanbaru dan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST.
(Sumber : tribunnews.com)
Comments